Burhanuddin Muhtadi: Sejarah Quick Count sebagai Alat Kontrol Kecurangan

(Business Lounge Journal – News and Insight)

Istilah Quick Count telah menjadi sebuah istilah yang sangat akrab di telinga kita akhir-akhir ini. Sebuah metode perhitungan cepat yang dilakukan setelah sebuah pemilu dilaksanakan. Menarik sekali untuk kita dapat mengetahui lebih jauh tentang Quick Count.

Diawali di Filipina

Quick Count untuk pertama kalinya dilaksanakan di Filipina pada pemilu 1986. Sebelumnya, Ferdinand Marcos telah dilantik sebagai Presiden Filipina pada tahun 1984, namun ia harus menghadapi ketidakpercayaan dari masyarakat atas hasil pemilu saat itu. Untuk meningkatkan legitimasi kemenangannya pada pemilu 1984, Marcos pun mempercepat pemilu untuk diadakan pada tahun 1986.

Ada dua kandidat yang bersaing kala itu yaitu Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino. Untuk memantau pelaksanaan pemilu, maka National Citizens Movement for Free Elections (NAMFREL) menerapkan Quick Count dengan mengumpulkan informasi dari semua TPS berjumlah 90.000 dan melibatkan 500juta relawan gereja. Namun apakah yang terjadi sesudahnya? Ada dua pernyataan yang berbeda. The Commission on Elections (COMELEC) – ini seperti KPU di Indonesia – mendeklarasikan kemenangan telak Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun. Tetapi NAMFREL menyatakan bahwa kandidat yang memenangkan pemilu berdasarkan Quick Count yang telah digelar adalah Corazon Aquino.

Ternyata, rakyat Filipina lebih percaya kepada hasil Quick Count sehingga jutaan orang menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Marcos. Itulah Revolusi Edsa atau dikenal dengan Revolusi Quick Count.

Quick Count di Berbagai Negara

Setelah Quick Count diterapkan di Filipina, maka hal yang sama pun terjadi di Yugolslavia pada tahun 2000. Quick Count yang digelar di negara tersebut berhasil membongkar kecurangan sistematik. Begitu juga dengan pemilu di Peru dan di Chili, Quick Count pun mengambil peranan yang penting.

Quick Count pun semakin tersebar secara luas sebagai alat kontrol pemilu di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang.

Tujuan Quick Count

Sebenarnya apakah tujuan dari Quick Count? Dalam acara ‘Expose Data Quick Count Pemilu 2019’ yang diselenggarakan oleh PERSEPI (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) pada minggu lalu, Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menjelaskan pada dasarnya Quick Count itu ditujukan sebagai alat kontrol untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya potensi kecurangan, jika pemilu dilakukan secara bertingkat-tingkat. “Jadi tujuan utama Quick Count adalah alat kontrol kecurangan. Kalau kemudian Quick Count dipersepsikan dapat memberikan informasi siapa yang menang, itu adalah bonus,” demikian diungkapkan Burhanuddin.

“Kenapa disebut sebagai alat kontrol kecurangan? Sebab, tidak dihabiskan di tingkat distrik, sehingga proporsional penghitungannya,” lanjut pria yang berprofesi sebagai dosen ini. Itulah sebabnya, Bangsa Indonesia diperhadapkan pada kenyataan bukan hanya kampanye pemilu yang lama, tetapi proses penghitungannya pun lama sebab proses penghitungannya yang juga secara bertingkat, mulai dari TPS, ke PPK, masuk ke kabupaten, masuk ke provinsi, dan ke nasional.

Burhanuddin juga menerangkan bahwa semakin hirarkis proses penghitungan maka semakin besar potensi kecurangan karena itulah Quick Count berfungsi sebagai data pembanding untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Quick Count di Indonesia

Di Indonesia, untuk pertama kalinya Quick Count dilakukan pada pemilu dan pilpres 2004 dan sekaligus kesempatan pertama rakyat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presidennya. Selang satu hari setelah pemungutan suara, lembaga penyelenggara Quick Count berhasil merilis prediksi kemenangan Golkar dengan angka 22,7%. Angka kemenangan Golkar ini selisih 0,9% lebih tinggi dari angka resmi KPU. Sejak itu, telah terbukti bahwa metode perhitungan cepat ini mampu memprediksi hasil pemilihan umum (pemilu) secara tepat.

Ruth Berliana/VMN/BLJ

Leave a Reply

Your email address will not be published.