OECD Diijinkan Buka Kantor Perwakilan di Indonesia

(Business Lounge – News & Insight) Pada 1 Desember lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2014 dan mengesahkan perjanjian yang memungkinkan Organization for the Economic Co-operation and Development – OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) untuk membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Sebagai pertimbangan bahwa sebelumnya juga telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan OECD di St. Petersburg, Rusia, pada 5 September 2013 maka OECD pun diijinkan untuk membuka kantor di Indonesia demikian dirilis pada website resmi sekretariat kabinet RI.

Sesuai dengan naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Keuangan saat itu dan Angel GURRIA selaku Sekjen OECD yang ditandatangani di St. Petersburg, Rusia, pada 5 September 2013 maka diperlukan untuk memfasilitasi pembentukan Kantor Perwakilan OECD di Indonesia untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan kerjasama yang efektif antara Pemerintah RI dengan OECD.

Beberapa pasal terkait kantor perwakilan kantor OECD yang diatur dalam lampiran Perpres yang merupakan salinan naskah kerjasama kedua pihak mengatakan bahwa kantor perwakilan OECD memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan atas kegiatan OECD yang dilaksanakan di Indonesia. Selain itu OECD, properti, dan asetnya yang berada di mana pun dan dikuasai siapapun mendapatkan kekebalan dari segala bentuk proses hukum, kecuali OECD menyatakan melepaskan kekebalannya dalam kasus tertentu. Pasal lainnya mengatakan bahwa Kantor Perwakilan OECD juga tempat lain yang digunakan oleh OECD untuk pertemuan yang diadakan oleh OECD, berada di bawah pengawasan dan kewenangan eksklusif OECD dan tidak dapat diganggu gugat.

Hal lainnya yang diatur adalah bahwa kantor OECD serta tempat lain yang digunakan oleh OECD untuk pertemuan tidak dapat menjadi tempat pengungsian bagi orang yang menghindari penangkapan atau proses hukum berdasarkan hukum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Bebas Pajak

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut juga diatur bahwa OECD dibebaskan dari Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan dari kewajiban pengumpulan atas pemungutan segala bentuk pajak atas operasi, transaksi, dan kegiatan OECD.

Tetapi, pegawai yang akan ditempatkan di kantor perwakilan OECD dan tanggungannya harus mendapatkan visa masuk dari kantor perwakilan Republik Indonesia sebelum masuk ke Indonesia atau pada saat kedatangan mereka.

uthe/Journalist/VMN/BL
Editor: Ruth Berliana