Aturan Penggunaan Stampel Tanda Tangan pada Bukti Potong PPh

(Business Lounge – Finance) – Kewajiban dalam membuat bukti potong merupakan suatu pekerjaan yang menjemukan apabila volume transaksi yang banyak namun nilai nominal yang dipotong adalah kecil-kecil. Biasanya menyita banyak waktu dalam mempersiapkan bukti potong apalagi kalau pekerjaan membuat bukti potong merupakan pekerjaan yang dilakukan bersamaan dengan tutup buku pembukuan. Untuk perusahaan tertentu memang tidak dapat ter-elakan ketika harus membuat bukti potong dalam jumlah yang banyak dalam setiap bulannya. Masalah disini adalah ketika yang menandatangani bukti potong merasa keberatan karena begitu banyak yang harus ditandatangani, apalagi kalau si penandatanganan bukti potong sering tidak ada ditempat. Untuk itu ada fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib pajak yaitu menggunakan stampel tanda tangan untuk menandatangani bukti potong yang berlembar-lembar.

Berdasarkan SE-36/PJ.43/2000 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26. Adapun syarat dan langkah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
1.    Dalam setiap bulan rata-rata menerbitkan sekitar 1.000 (seribu) lembar bukti pemotongan PPh 21 atau PPh 26
2.    Mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar  beserta spesimen tanda tangan
3.    Surat Keputusan penggunaan stempel tanda tangan diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari setelah wajib pajak menyampaikan surat permohonan, dan apabila lewat dari 14 hari maka permohonan dianggap diterima.
4.    Dalam penggunaan stempel tanda tangan pada bukti potong harus mencantumkan nomor dan tanggal keputusan penggunaan stempel tanda tangan.
5.    Setiap bulan wajib membuat daftar nominatif bukti potong PPh 21 dan 26 setiap bulannya seperti pada lampiran dari SE-36 ini.

Untuk dapat diperhatikan bahwa penggunaan stempel bukti potong ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai tetap.

Aturan main untuk bukti potong PPh final hanya diperkenankan untuk transaksi pembayaran bunga deposito, bunga Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI), tabungan, jasa giro, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Khusus untuk penggunaan stempel pada bukti potong PPh atas pembayaran bunga kepada nasabah SUN ORI jumlah penerbitannya harus minimal 6000 lembar sesuai PER-171/PJ/2006; sedangkan untuk bunga deposito diatur pada KEP 286/PJ/2002 serta SE-11/PJ.43/2002.  Untuk aturan main dalam PPh pasal 23 atas dividen minimal penerbitan 6.000 lembar sesuai KEP-117/PJ/2004.

Setelah mengetahui aturan main dalam menggunakan stempel tanda tangan dalam penerbitan bukti potong mungkin wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dirjen pajak untuk membuat pekerjaan administrasi perpajakan menjadi lebih efektif.

Wimpy Tjahja /Kontributor Business Lounge folder Financial & Tax