Apakah Jokowi Mampu Dongkrak Kinerja Daerah?

(Business Lounge – World Today) – Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang biasa disapa Jokowi, kerap disebutkan sebagai contoh politikus bersih yang tegas tanpa korupsi. Sesudah pencalonannya sebagai presiden diumumkan, pasar saham, obligasi dan mata uang bereaksi dengan antusias, dan fenomena tersebut dikatakan sebagai Jokowi Effect oleh beberapa orang.

Saat ini, Jokowi adalah calon presiden dari partai PDI Perjuangan. Dan jika akhirnya terpilih menjadi presiden, mantan pengusaha mebel asal Solo itu bukan berarti akan menghadapi masa-masa mudah. Sebaliknya, ia mesti meyakinkan ribuan kepala daerah dan pegawai negeri di seluruh Indonesia agar mampu bekerja dengan lebih baik.

Kepala daerah yang ada di Indonesia mengontrol nyaris sepertiga belanja negara yang kira-kira sebesar Rp1.800 triliun. Namun, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi kebijakan mengatakan uang itu lebih banyak terbuang untuk mengongkosi administrasi yang tidak efisien.

Di antara nyaris 500 kota dan kabupaten di Indonesia, lebih dari separuhnya menginvestasikan kurang dari 50% anggaran dalam sektor infrastruktur, stimulus ekonomi, dan perbaikan sarana publik pada 2012. Data disampaikan Robert Endi Jaweng, direktur eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam suatu wawancara.

Porsi terbesar pengeluaran mereka mencakup gaji pegawai negeri serta membiayai hal-hal lain yang terkait birokrasi, katanya.

Pemerintah pusat mengalokasikan Rp593 triliun tahun ini ke dalam anggaran belanja pemerintah daerah. Jumlahnya empat kali lebih tinggi dari sepuluh tahun lalu, saat pemerintah daerah mulai mengontrol anggaran belanja masing-masing.

Tak peduli seberapa besar alokasi belanja nasional ke daerah, jatah untuk investasi publik tetap terbilang minim. Penyebab hal tersebut, adalah salah satu penyebabnya adalah kebutuhan pembayaran akan operasi harian, menurut Robert.

KPPOD terus mendukung perbaikan pengeluaran daerah. Berusaha mengingatkan, Robert menyatakan belanja birokrasi semestinya “lebih ramping.”

Birokrasi ramping berarti lebih banyak dana yang bisa disalurkan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur, jelas Robert. Dengan cara itu, pemerintah dapat menarik investasi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perencanaan dan koordinasi kebijakan yang minim ikut menyebabkan kekacauan belanja negara, ungkap Robert. Nyaris Rp100 triliun tak terpakai pada akhir tahun lalu lantaran pengeluaran di bawah rencana, menurut KPPOD. Jumlahnya naik 60% dari sisa dana pada 2010.

Reformasi setelah kejatuhan Suharto pada 1998 memicu liberalisasi dana hingga ke daerah-daerah pelosok. Otonomi ini juga meredakan ketegangan yang menumpuk selama bertahun-tahun, setelah daerah mengeluh karena pemerintah pusat mengontrol anggaran dengan ketat.

Tetap saja, direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan negeri ini membutuhkan sosok pemimpin kuat. Sang pemimpin diharapkan dapat memberantas korupsi, mempekerjakan petinggi berkualitas, serta memperkuat koordinasi dalam proses pengambilan keputusan.

Fannie Sue/VM/BL-WSJ

Editor : Fanya Jodie

Foto : Antara