Merpati Nusantara Terpaksa Telan Pil Pahit Utang 6 Triliun

(Business Lounge – Business Today)  Berita yang sedang hangat dibicarakan belakangan ini datang dari sebuah maskapai “pelat merah” yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, Merpati Nusantara Airlines (MNA) atau lebih dikenal dengan Merpati merupakan salah satu penerbangan nasional domestik di Indonesia yang beroperasi sejak 6 September 1962 yang hingga saat ini hanya tinggal memiliki 178 pilot dan 3 pesawat yang masih layak terbang.

Maskapai perintis tersebut terlilit utang lebih dari Rp 6 triliun. Saat ini Merpati tidak sanggup menggaji pegawainya hingga akhirnya operasional pesawat berhenti sementara. Perusahaan yang sudah cukup lama berkiprah pada jasa penerbangan Indonesia ini sepertinya harus menelan pil pahit setelah terancam  bangkrut.

Dari tahun ke tahun, terlihat kinerja Merpati mengalami penurunan, hal ini disebabkan bukan karena jam terbang maskapai tersebut mengalami penurunan, karena jika dilihat masih banyak penumpang yang meminati rute penerbangan yang dibuka oleh Merpati. Melainkan karena penerapan good corporate governance pada perusahaan tersebut masih kurang, salah satunya adalah tidak adanya independensi dari manajemen terhadap pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan tersendiri,

Karena kondisi pailit tersebut, banyak karyawan yang belum menerima gaji termasuk pilot dan pramugari. Hal ini diikuti dengan aksi puluhan pilot yang mengundurkan diri secara massal kendati hak nya belum juga dibayarkan oleh perusahaan. Namun demikian, kenyataannya masih banyak juga pilot, pramugari dan karyaan lainnya yang masih bertahan karena kecintaan dan loyalitas mereka kepada Merpati.

Seperti kita ketahui, bahwa saat ini hanya sosok Dahlan Iskan (Menteri BUMN) yang terlihat sekuat tenaga mempertahankan “nafas kehidupan” Merpati tanpa didukung unsure pemerintah lainnya. Seperti Menteri Keuangan RI sebagai benahara negara, Chatib basri pun hingga saat ini belum mengetahui langkah apa yang akan Ia ambil terkait kepailitan Merpati dikarenakan belum adanya koordinasi langsung dari Menteri BUMN dan pihak manajemen MNA. Demikian juga dengan Menteri Perhubungan RI yang berencana untuk membekukan izin penerbangan MNA dengan mencabut AOC (Aerodrome Obstacle Chart) maskapai tersebut.

Jika menilik pada maskapai lain yang sebagian besar sahamnya juga dimiliki oleh Negara misalnya Japan Arlines (JAL), beberapa waktu lalu juga pernah mengalami kondisi yang sama seperti yang dihadapi oleh MNA, namun bedanya pemerintah Jepang saat itu sangat mendukung “pemulihan” maskapai tersebut dengan mengucurkan dana sebesar  3,54 miliar dollar AS atau hampir Rp 40 triliun pada 2012 guna menopang operasional JAL.

Demikian juga dengan China Eastern Airlines,  pernah mengalami masalah keuangan saat mengalami kerugian yang sangat besar pada 2009. Hal itu terjadi saat krisis global pada tahun 2008. Hingga 2010, total modal yang telah disuntikkan untuk maskapai ini mencapai 2 miliar dollar AS. Hingga akhir September 2013, China Eastern berhasil membukukan laba bersih 463 juta dollar AS atau sekitar Rp 5 triliun.

Entah apa yang terjadi pada maskapi-maskapai BUMN tersebut. Tapi sudah seharusnya pemerintah sebagai pemegang saham terbesar segera mengambil langkah tegas terkait MNA dan tidak terlalu lama berspekulasi. Pekan ini jika MNA tidak mampu membayar utangnya pemerintah akan membekukan ijin penerbangan atau Sertifikat Operator Udara (Air Operator Certificate/AOC). Jika benar MNA akan dibekukan izin penerbangannya, maka kerugian simpelnya bagi penumpang, akan banyak penumpang yang kesulitan menuju daerah terpecil yang selama ini hanya bisa diakomodasi oleh MNA.

Tapi sisi positifnya, manajemen dapat dirombak dr 0 (nol), artinya pemerintah dapat menghidupkan kembali MNA “versi baru” dengan jajaran manajemen yang lebih berkualitas dan berintegritas. Atau bukan tidak mungkin pemerintah melakukan bail out terhadap MNA seperti yang dilakukan pemerintah Filipina terhapad Philipine Airlines. Namun  jika pemerintah memutuskan melakukan bail out harus dipahami hal tersebut bisa berdampak kepada ekonomi makro Indoensia. Kuncinya hanya satu saat ini, langkah tegas pemerintah.

(sr/IC/bl)