Profile Nasabah Berisiko Tinggi Dalam Pencegahan Pencucian Uang

(Business Lounge – Risk) – Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau  Harta Kekayaan hasil tindak pidana (seperti prostitusi, perdagangan obat bius, korupsi, penyelundupan, penipuan, pemalsuan, perjudian, dan lain-lain) melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Menurut lembaga Financial Action Task Force (FATF) , Indonesia masih masuk dalam salah satu daftar hitam negara dengan kasus money laundry terbanyak. Hal ini diakibatkan karena masih kurang ketatnya peraturan di negara Indonesia , walaupun Indonesia telah memiliki regulasi atau peraturan untuk mendukung pencegahan tindak kriminal tersebut. Namun regulasi ini terbilang masih lemah, begitu juga masih lemah kesadaran masyarakatnya.

Hal-hal semacam ini bisa membuat image negatif akan negara Indonesia yang akhirnya dapat mempengaruhi perekonomian negara dan kemajuannya, sebab investor akan enggan masuk ke Indonesia akibat hal tersebut.

Pelaku tindak kejahatan tersebut, biasanya menyimpan uangnya dalam institusi keuangan , termasuk bank. Untuk itu Bank perlu melakukan tindakan pencegahan dengan melihat profile nasabah yang digolongkan berisiko tinggi saat membuka rekening dengan melakukan EDD (Enhanced Due Diligence).

Pengelompokkan nasabah berisiko tinggi itu berdasarkan pada  ketentuan PPATK, PBI, SE BI dan mempertimbangkan profile risiko dari  nasabah perbankan di Indonesia secara umum.

Seorang Frontliners perlu memiliki pengetahuan profile nasabah yang termasuk berisiko tinggi, sebagai berikut :

1.      High Risk Customer
•    Memiliki jenis pekerjaan atau jabatan tergolong high risk. Contoh : Pegawai Negeri Sipil (guru/dosen), anggota TNI/polisi, Notaris atau pengacara
•    Politically Exposed Person (PEP) atau para penyelenggara negara. Contoh : Kepala negara, Menteri, Anggota MPR, Hakim, serta pejabat setingkat Dirjen (eselon I) dan Direktur (eselon II) pada instansi pemerintah
•    Berasal dari kewarganegaraan negara high risk (high risk countries). Contoh : Negara Tax Haven, dianggap sumber kegiatan terorisme, Negara penghasil narkoba, tingkat korupsi tinggi ,seperti Korea Utara, British Virgin Islands dan Nigeria
•    Memiliki usaha/bisnis tergolong high risk. Contoh : Partai Politik, Money Changer, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Perusahaan di bidang Kehutanan, Jasa pengiriman uang

2.      High Risk Product
•    Transfer Dana
•    Jual Beli Valas
•    Private Banking
•    Safe Deposit Box

3.      Perlu mendapat persetujuan dari pejabat senior Bank

Walaupun tergolong high risk, bukan berarti pembukana rekening ditolak. Tetap dapat dilakukan selama nasabah memenuhi seluruh persyaratan pembukan rekening. Setelah di buka, Bank wajib melakukan pemantauan lebih ketat terhadap aktivitas rekening nasabah. Pemantauan dapat dilakukan dengan melakukan analisa atas jenis produk/jasa yang digunakan, nilai, frekuensi, tujuan transaksi serta pihak lain yang terkait dengan transaksi nasabah.

Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan , Bank juga perlu memiliki negative list yaitu daftar bidang usaha dan jenis nasabha yang dilarang untuk menjalin hubungan usaha dengan Bank. Contoh :
•       Kasino dan perjudian
•       Perdagangan narkotika/obat-obatan psikotropika
•       Perdagangan senjata
•       Shell Bank
•       Bearer share company (perusahaan yang sahamnya bersifat atas unjuk)
•       Terrorist list

(Samantha/IC/BL)

pic : purevolume.com