Inggris Mendorong Reformasi Perbankan

(Business Lounge – Business Today) – Para bankir senior Inggris yang “ceroboh” dalam mengambil risiko bisa dikenai hukuman penjara melalui skema undang-undang baru yang diajukan oleh pemerintah Inggris.

Kementerian Keuangan Inggris pada Senin merilis laporan mengenai upaya perbaikan sistem industri perbankan nasional dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi para bankir senior yang melakukan “kecerobohan.” Kementerian juga mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan para regulator guna menjamin bahwa pembagian bonus dapat ditunda hingga 10 tahun. Selain itu, dana talangan yang digelontorkan pada bank tertentu dapat kembali diminta oleh pemerintah.

Cara penerapan undang-undang baru tersebut akan dibicarakan oleh para pejabat pemerintah pada musim panas ini. Amandemen terhadap undang-undang tersebut akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang Reformasi Perbankan uang kini tengah didiskusikan oleh parlemen. RUU itu diharapkan bisa lolos pada awal 2014 dan akan berlaku bagi seluruh bank yang berkantor pusat di Inggris.

Sejak krisis keuangan melanda, Inggris telah mengambil kebijakan tegas atas sektor perbankan sebagian setelah menimbang skala industri itu dibandingkan dengan perekonomian Inggris. Beragam skandal yang telah menodai perbankan Inggris dalam beberapa tahun belakangan pun turut andil. Sejauh ini, belum ada satu pun negara Eropa yang berupaya menerapkan aturan untuk menuntut para bankir ceroboh, ujar para pakar.

Usulan bagi penyusunan undang-undang tersebut muncul saat George Osborne, yang mengepalai Kementerian Keuangan mendorong serangkaian rekomendasi yang disiapkan oleh sebuah komisi di parlemen yang ditujukan untuk memperbaiki kultur industri perbankan. Dalam laporan yang dirilis bulan lalu, Komisi Standar Perbankan di Parlemen menuntut adanya batasan upah yang lebih tegas, persaingan antarbank yang lebih ketat, dan pemberian hukuman pada eksekutif bank yang bankrut.

Masih belum jelas apakah aturan itu akan efektif atau tidak. Para bankir senior biasanya tidak mengambil keputusan secara mandiri. Artinya, menurut para pakar, akan sulit mencari pihak yang salah. Kesulitan lainnya adalah bagaimana menentukan batasan kecerobohan yang tidak berujung pada ancaman penjara.

“[Aturan itu] mendapat dukungan masyarakat,” ujar Barry Vitou, kepala tim kejahatan korporasi di firma hukum Pinsent Masons. Fakta bahwa istilah “kecerobohan” bisa ditafsirkan secara luas berarti aturan itu “berpotensi mengundang bahaya,” ujarnya.

Para pembayar pajak di Inggris menyumbang sekitar $149 miliar untuk menalangi sejumlah bank seperti Lloyds Banking Group Plc dan Royal Bank of Scotland Group Plc pada masa puncak krisis. Dua eksekutif perbankan melepas gelar kebangsawanan tapi bebas dari hukuman.

(FJ/FJ-BL, WSJ)