Highlight UU Reformasi Finansial AS (1)

(The Manager’s Lounge, Risk Management) – Dunia kini tengah mengalami proses pemulihan setelah guncangan krisis finansial AS yang terjadi sejak akhir 2007, yang kemudian menjadi krisis global. Dari krisis finansial ini, tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik mengenai kelemahan-kelemahan apa saja yang ada pada sistem finansial. Presiden AS Barack Obama Juli lalu baru saja mensahkan UU Reformasi Finansial, yang diharapkan dapat mencegah krisis finansial serupa berulang di masa depan.

Bagaimana UU ini dapat berperan dalam mencegah krisis berulang? Berikut ini adalah sejumlah highlight penting dalam UU Reformasi Finansial, atau lengkapnya Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Badan yang Melindungi Konsumen
Produk-produk finansial yang kompleks seringkali tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, menjadikan mereka kerap kali terjebak pada produk dan layanan finansial yang sebenarnya menipu, tidak sesuai, bahkan tidak menguntungkan buat mereka. Subprime mortgage yang menyebabkan krisis finansial lalu, kebanyakan diberikan kepada nasabah-nasabah yang sebenarnya tidak layak dan tidak bisa melunasi pinjaman tersebut.

UU Reformasi Finansial membentuk suatu Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) yakni badan pengawas yang bertugas dalam melindungi konsumen AS dari produk maupun praktik finansial yang tidak adil, menipu maupun menyesatkan. Sehingga, dengan demikian konsumen bakal memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai produk finansial manapun, mulai dari pinjaman, kartu kredit, KPR, bank, dan lainnya.
CFPB ini bakal punya wewenang membuat peraturan yang mengatur perlindungan konsumen untuk entitas baik bank maupun non-bank yang menawarkan produk dan layanan finansial. Mereka juga berhak mengecek serta menegakkan regulasi bagi perbankan dan lembaga kredit dengan aset lebih dari $10 miliar, juga bagi seluruh bisnis yang terkait dengan mortgage.

Adanya biro ini memungkinkan konsumen untuk terlindungi dari praktik maupun skema finansial yang berbahaya. Selain itu, edukasi bagi konsumen juga digalakkan, dengan adanya kehadiran Office of Financial Literacy, yang memungkinkan konsumen lebih paham mengenai finansial. Untuk pertama kalinya, konsumen juga bakal mempunyai hotline gratis untuk komplain mengenai masalah terkait dengan produk dan layanann finansial.

Badan Pengawas Stabilitas Finansial
Krisis finansial menyadarkan dunia akan besarnya peran risiko sistemik. Ingat bagaimana kejatuhan Lehman Brothers kemudian mengakibatkan gelombang gempa finansial ke seluruh dunia. Dalam sistem perekonomian global yang saling berkaitan satu sama lain, jika satu terkena masalah maka banyak pihak lain yang juga terkena masalah. Sehingga, UU reformasi menciptakan suatu badan pengawas stabilitas finansial, yakni Financial Stability Oversight Council yang bertugas mengidentifikasi, memonitor serta mengelola risiko sistemik yang dihadapi oleh perusahaan finansial yang besar dan kompleks, juga produk dan aktivitas yang mengandung risiko di banyak perusahaan. Anggota badan pengawas yang diketuai Menkeu ini terdiri dari 10 regulator finansial federal, seorang anggota independen dan 5 anggota nonvoting.

Salah satu hal yang dilakukan oleh lembaga ini adalah menghambat perusahaan supaya jangan sampai terlalu besar, salah satu faktor yang mengakibatkan efek domino pada krisis finansial. Lembaga ini bakal memberikan rekomendasi kepada The Fed supaya meningkatkan keketatan peraturan dalam hal permodalan, utang, likuiditas, manajemen risiko dan persyaratan lainnya seiring dengan perusahaan tumbuh semakin besar dan kompleks. Sehingga, seiring dengan semakin besarnya perusahaan, bumper yang mereka miliki juga semakin kuat.

Kemudian bagi lembaga keuangan nonbank yang menghadirkan ancaman risiko bagi stabilitas finansial jika gagal, nantinya juga bisa diregulasi oleh The Fed. Perusahaan yang besar dan kompleks serta menghadirkan ancaman risiko terhadap stabilitas finansial negara, juga bisa terpaksa harus didivestasi, namun ini hanya sebagai upaya terakhir.

Depkeu AS juga akan dilengkapi dengan Office of Financial Research yang terdiri dari sejumlah ekonom, akuntan, pengacara, supervisor dan spesialis lainnya yang handal. Tugas mereka adalah mengumpulkan data-data finansial serta melakukan analisa perekonomian. Sehingga, diharapkan lembaga ini dapat menghasilkan analisa ekonomi yang akurat, menganalisa risiko-risiko yang terdapat perekonomian dan dapat memberikan early warning indicator.

(Bersambung)

pic.csmonitor.com

(Rinella Putri/TA/TML)