Sebuah Ulasan Batalnya Pengesahan RUU PPh

(The Manager’s Lounge – Tax) – Baru-baru ini pemerintah dan pihak DPR batal mengesahkan RUU Pajak Penghasilan (PPh) dikarenakan rapat Panitia Kerja (Panja) PPh tidak pernah memenuhi kuorum. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus RUU PPh Melchias Markus Mekeng, Ketua Panja RUU PPh Max Moein, serta Direktur Penerimaan, Kepatuhan, dan Potensi Pajak (PKP) Ditjen Pajak Sumihar Petrus Tambunan. Selain tidak kuorumnya rapat penyebab lainnya adalah tidak satu pun daftar inventarisasi masalah (DIM) dari materi Pasal 4 Ayat (2) tentang pengenaan PPh final untuk deposito, tabungan, hibah, warisan, obligasi, reksa dana, dan dividen yang berhasil disepakati.

Mengenai RUU PPh sendiri merupakan RUU perubahan keempat atas UU No 7 tahun 1983 tentang PPh. Beberapa catatan penting dalam RUU PPh antara lain penurunan tarif PPh dan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Tarif PPh wajib pajak (WP) pribadi atau perorangan ditetapkan 5-35%, sedangkan tarif PPh untuk WP badan diberlakukan tunggal 30%.

Bagi WP pribadi, pemerintah menetapkan empat lapisan penghasilan kena pajak (PKP). Bagi penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun, tarif PPh-nya 5% (sebelumnya Rp 25 juta), di atas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta kena PPh 15%, di atas Rp 100 juta hingga Rp 200 juta kena tarif 25%, serta penghasilan di atas Rp 200 juta dikenai tarif 35%. Sedangkan untuk WP badan, pemerintah mengusulkan pemberlakuan tarif tunggal 30%. Sebelumnya, tarif yang dikenakan progresif 10-30%.

PTKP untuk WP pribadi dinaikkan menjadi Rp 12 juta per tahun dari sebelumnya Rp 2.880.000 seperti diatur dalam UU 17/ 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU PPh. Bila WP telah menikah, besaran PTKP ditambah Rp 1,2 juta untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk tiap keluarga. Besaran PTKP bertambah lagi Rp 12 juta bila penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Dengan demikian, pasangan suamiistri bekerja dengan dua anak, batas PTKP-nya Rp 27,6 juta per tahun.

RUU PPh yang dibahas parlemen saat ini bakal menurunkan rata-rata tarif PPh secara bertahap dari posisi sekarang 30% menjadi 25% dalam tiga tahun. Di tahun pertama pemberlakuannya, penurunannya direncanakan sebesar 2%. Berdasarkan perhitungan Ditjen Pajak, potensi penerimaan pajak yang hilang atas penurunan tarif PPh sebesar 2% di tahun pertama akan mencapai Rp11 triliun. Bila langsung turun 5%, sebagaimana aspirasi terbaru Kadin, potensi kehilangan itu mencapai Rp31 triliun.

Melchias mengatakan disamping masalah substansi yang mengundang perdebatan, penyebab lain kegagalan pengesahan RUU PPh di paripurna 8 Desember adalah dijalankannya dua agenda Komisi XI, yaitu pembahasan RUU Sukuk-Perbankan Syariah dan anggaran Bank Indonesia.

Banyak pihak yang mengatakan jika RUU PPh dipaksakan untuk diterbitkan pada tahun ini akan menyebabkan kualitas dari RUU tersebut akan buruk karena penggodokan hasil yang belum matang. Sehingga, menundanya merupakan jalan yang terbaik.

(Wulandari/IK/TML)